[OPINI] Taman Bunga Amaryllis, Potret Kecil Pariwisata Indonesia

Headline surat kabar harian KOMPAS (29/11/2015) pagi itu menjadi menarik untuk diulas lebih dalam, pasalnya bukan tentang isu internasional yang diberitakan, seperti kesibukan kepala negara dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim Dunia (COP 21) yang akan diselenggarakan di Paris awal desember ini, atau berkaitan dengan kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN yang akan launching akhir bulan depan. Headline yang dimaksud membahas tentang mekarnya bunga Amaryllis di desa Pathuk, Gunung Kidul, Yogyakarta yang –katanya- hanya sekali mekar dalam setahun. Tulisan ini sama sekali tidak akan membahas keraguan penulis tentang pertimbangan redaktur KOMPAS yang menjadikan berita itu sebagai headline, melainkan fenomena sosial berkaitan dengan karakter pariwisata Indonesia yang tercermin dari potret kecil berita ini.
Mekarnya bunga Amaryllis pagi itu diberitakan oleh harian KOMPAS dengan bahasa persuasif atau bersifat ajakan untuk menikmati keindahannya yang langka. Namun sayangnya, ketika ternyata belum sempat berita itu mengalir luas, realita atau nasib taman bunga itu sudah dalam keadaan yang memprihatinkan. Kerusakan taman yang terjadi dalam waktu singkat oleh wisatawan menjadi alasannya, ribuan nitizen dengan cepat mengometari kerusakan taman bunga yang hancur dalam waktu singkat -bahkan sebelum berita itu naik cetak. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah siapa yang patut disalahkan? Sebagian besar nitizen berpendapat bahwa ini disebabkan oleh pelaku sosmed yang berperan mempublikasi taman bunga, sebagian lagi menyalahkan wisatawan yang asik berfoto tanpa ragu menginjak bunga yang menjadi objek foto mereka, bahkan ada pula yang menyalahkan ‘pariwisata’ dan warga lokal yang membuka tempat itu tanpa ada perencanaan atau pengawasan yang baik –meskipun sebenarnya itu bukan atraksi yang dipersiapkan untuk pariwisata.
Karakter Pariwisata Indonesia
Apa yang terjadi pada taman bunga Amaryllis di Pathuk perlu direnungkan bersama karena menjadi representasi atau potret kecil realita pariwisata Indonesia, baik dari segi karakter wisatawan maupun pengelolaan atraksi wisata yang masih mengesamping aspek keberlanjutan. Sebelumnya harus disadari bahwa pariwisata Indonesia bertumpu pada potensi alam dan budaya. Di Indonesia, kekayaan sumber daya alam dan keragaman biodiversitas inilah yang menjadi potensi utama dan alasan kuat pariwisata menjadi motor penggerak pembangunan.
Namun demikian, kedua potensi tersebut tidak terlepas dari kelemahan laten, yaitu sifatnya yang berasal dari alam dan produk kebudayaan membuatnya rentan terhadap intervensi wisatawan. Maka dari itu, paradigma berkelanjutan seharusnya melekat pada pemahaman dasar setiap wisatawan dan pengelola objek pariwisata. Dalam konteks pariwisata nasional saat ini tampaknya paradigma pariwisata berkelanjutan menjadi persoalan yang cukup serius untuk dikritisi, contoh lapangan yang terjadi pada taman bunga Amaryllis menjadi gambaran yang lebih jelas akan rendahnya kesadaran atau paradigma berkelanjutan di tengah masyarakat Indonesia, baik dari wisatawan maupun pengelola objek pariwisata.
Menurut Damanik (2012), pariwisata memiliki tiga komponen dasar, yakni pergerakan wisatawan, aktivitas masyarakat lokal –atau pengelola- yang menjadi fasilitator, dan implikasi atau akibat-akibat dari pergerakan wisatawan dan aktivitas masyarakat yang memfasilitasinya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa berbicara mengenai komponen ketiga, yaitu implikasi atau akibat pariwisata tidak bisa dipisahkan dari komponen lain, yaitu karakter wisatawan dan pengelola objek wisata.
Pertama, dari segi pergerakan wisatawan, motif utama berwisata kita masih terbatas pada hal-hal yang sifatnya pribadi, seperti ekspresi diri, eksistensi, aktualisasi diri, dan pengayaan pengalaman tanpa –atau sedikit- motif lebih dalam untuk memahami peran personal dalam upaya melestarikan objek pariwisata yang dikunjungi. Sifat-sifat egois ini menjadi paradigma sesat dengan dalih bahwa itu menjadi hak mereka sebagai pengunjung yang telah memberikan kewajibannya berupa retribusi. Padahal tanggung jawab menjaga alam adalah kewajiban semua tanpa terkecuali. Kesadaran seperti itulah yang tengah berkembang signifikan dan patut dicontoh dari masyarakat Australia melalui hasil studi Bergen-Seers dan Mair tahun 2009.
Sedangkan dalam konteks apa yang terjadi pada taman bunga Amaryllis, nitizen berkomentar bahwa tidak seharusnya tempat-tempat indah dibuka untuk pariwisata, dan dipublikasi melalui sosmed karena pertimbangan karakter wisatawan yang apatis sehingga berpeluang menimbulkan kerusakan lingkungan akibat kunjungan massal wisatawan sebagai implikasinya.
Dengan menggunakan analogi sama dengan fenomena kerusakan di taman bunga Amaryllis yang dilatarbelakangi oleh rasa penasaran pengunjung, penutupan lokasi tentu bukan menjadi solusi untuk melindungi potensi alam dari intervensi wisatawan. Apa yang terjadi justru adalah -secara alamiah- muncul dorongan ekspansi atau pencarian terhadap daerah-daerah baru, atau kawasan pedalaman lain yang unik dan luput dari pengetahuan masyarakat umum. Maka sebenarnya tidak perlu ada pembatasan ruang terhadap motif dan rasa penasaran wisatawan. Hal yang perlu dikritisi justru paradigma wisatawan saat ini yang cenderung melemparkan tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya kepada pengelola objek wisata. Kontradiksi realitas lapangan inilah yang kemudian menjadi resistensi bagi pengelola objek pariwisata di mana pun untuk mengajak peran serta wisatawan dalam menjaga keberlanjutan alam yang menjadi daya tarik wisata.
Kedua, meskipun sebenarnya aspek ini tidak berkaitan secara langsung dengan konteks masalah di taman bunga Amaryllis, karena memang taman bunga itu tidak disiapkan secara langsung untuk menjadi objek pariwisata, tetapi secara umum dari segi pengelola pariwisata nasional, sebagian besar objek pariwisata alam di Indonesia, khususnya Yogyakarta belum dikelola dengan mekanisme manajemen bisnis yang berorientasi pada optimalisasi manfaat ekonomi dan konservasi, sehingga aspek keberlanjutan kurang terjamin. Hal ini menjadi berbahaya karena pariwisata berbasis alam berbeda dengan karakter wisata Man Made (buatan), seperti Trans Studio Bandung atau Museum Louvre di Prancis yang cenderung kebal dengan pergerakan wisatawan massal karena sifatnya buatan manusia. Objek wisata alam memiliki potensi kerusakan jauh lebih besar dengan adanya pergerakan wisatawan massal yang dilegalisasi oleh sifat komersialisasi yang semakin nyata terjadi di lapangan, yaitu orientasi yang terlalu kuat pada pencapaian manfaat dan nilai ekonomi pariwisata yang kemudian mengarahkan pada sifat-sifat eksploitatif. Fenomena kerusakan taman bunga Amaryllis menjadi representasi kecil dari kegagalan pengelolaan pariwisata nasional yang cenderung tidak berparadigma berkelanjutan. Maka seharusnya, pembukaan objek pariwisata hendaknya didasarkan pada urgensi keberlanjutan atau motif konservasi dan direalisasikan dengan manajemen yang berorientasi pada keberlanjutan usaha.
Realitas Pengelolaan Pariwisata Alam
Dari pembahasan di atas, ada dua kecenderungan realitas pengelolaan destinasi pariwisata alam yang perlu mendapat perhatian lebih khusus. Pertama, objek pariwisata masih lebih mengandalkan alam ‘seperti apa adanya’, dalam arti kurang dikelola (underutilized) dengan menerapkan manajemen strategis yang berorientasi pada rasionalitas bisnis secara berkelanjutan. Dengan mudah dapat diketahui bahwa pemahaman para pengelola tentang manajemen pariwisata alam yang relatif masih terbatas ikut berperan dalam hal ini. Akibatnya nilai keberlanjutan dan kemanfaatan objek pariwisata alam tersebut sulit dicapai dan fungsi-fungsi ekonomi, konservasi serta eksistensi objek pariwisata alam menjadi terbatas.
Kecenderungan yang kedua, pengelola objek pariwisata mengabaikan daya dukung lingkungan fisik objek pariwisata yang terbatas demi mengejar keuntungan ekonomi dalam jangka pendek. Hal ini terlihat dalam bentuk minimnya pembatasan jumlah kunjungan wisatawan, seperti Goa Pindul dan Pantai Baron. Maka dalam hal ini, pengelolaan objek wisata perlu mengendalikan pertumbuhan pengunjung terkait dengan ketersediaan ruang agar hal itu tidak merusak fisik dan fasilitas penunjang objek wisata alam.
Kecenderungan tersebut perlu diantisipasi dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, yaitu melalui pemahaman dan implementasi konsep pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Lebih spesifik menurut Damanik, implementasi pariwisata berkelanjutan yang dimaksud dapat tercermin dari pengembangan destinasi pariwisata yang menawarkan daya tarik wisata dengan mensinergikan kepentingan dan manfaat ekonomi, ekologi, dan budaya secara seimbang dan berkelanjutan. Keseimbangan ini tercapai dengan jaminan bahwa keseluruhan entitas bisnis pariwisata memperoleh keuntungan tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga pada jangka panjang. Banyak cara yang sebenarnya bisa dilakukan, antara lain membuat perangkat kebijakan yang komprehensif mendukung pariwisata berkelanjutan, membuat alternatif objek wisata yang hand made dan/atau edukasi peran serta wisatawan dalam upaya mendukung keberlanjutan pariwisata. Hal inilah yang menjadi tantangan besar dalam pengembangan pariwisata alam ke depan.

TTD
Rizqi PRASetiawan
Anggota LEM HOKUBA 2015 dan
Kadept Penelitian & Pengembangan
HIMAPA FIB UGM 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *