[OPINI] Pengkonstruksian Ulang Budaya Maritim: Romantisisme Sejarah dan Wacana Kebijakan yang Terkesan Dipaksakan

Sebenarnya tulisan yang hampir sama pernah disampaikan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam acara Sarasehan Road Map Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia serta Pencanangan Bulan Maritim UGM pada tanggal 28 Agustus 2014 silam. Di sini saya hanya mencoba memberikan perspektif lain dari apa yang disampaikan oleh Kanjeng Sultan tersebut. Pasca terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, Jokowi –sapaan akrab Joko Widodo- beserta kabinetnya terdengar nyaring mendengungkan rekonstruksi ulang budaya maritim melalui pemanfaatan jalur laut. Bagi sebagian kalangan, mungkin budaya maritim terdengar masih asing di telinga. Wajar saja, cerita mengenai kejayaan maritim Indonesia terakhir kali terjadi ketika kerajaan Majapahit masih kokoh berdiri. Setelah kerajaan yang terkenal dengan Patih Gadjah Madanya itu runtuh, nyaris budaya maritim ikut mengalami kemuduran. Sejalan dengan ‘kemunduran’ pusat peradaban, khususnya di Pulau Jawa yang beralih menuju pedalaman.

Kritik terhadap transisi budaya masyarakat maritim menuju masyarakat pedalaman ini dapat terlihat jelas pada novel Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Arus Balik. Dalam karyanya tersebut, Pram –sapaan akrab Pramoedya Ananta Toer- mengisahkan runtuhnya kekuatan maritim nusantara yang diikuti oleh degradasi mentalitas masyarakatnya. Degradasi mentalitas di sini diartikan sebagai menurunnya sikap gentle, kreatif dan inovatif yang dimiliki oleh masyarakat nusantara. Hal ini terjadi karena memang karakteristik kehidupan di daerah pedalaman tidak sekeras ketika orang dipaksa menantang derasnya ombak dan kencangnya badai di lautan. Dengan kata lain, hidup di daerah pedalaman membuat masyarakat nusantara merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, keadaan aman dan nyaman inilah yang membentuk masyarakat nusantara menjadi masyarakat bermental tempe, penuh ewuh pakewuh dan tidak memiliki jiwa petarung.

Mungkin paradigma semacam itu yang dipakai oleh Kabinet Indonesia Hebat untuk memprakarsai pembangkitan ulang budaya maritim. Romantisisme masa lalu tentang kajayaan nusantara yang direpresentasikan oleh kejayaan maritimnya menjadi titik tolak lahirnya pemikiran tersebut. Padahal menurut Adrian B. Lapian seorang sejarawan dari LIPI tentang Kelautan, mengatakan bahwa hanya 1 % dari penduduk Indonesia yang masih mempunyai budaya kelautan. Hal ini mungkin karena memang penguasaan laut membutuhkan tingkat pengetahuan dan kreativitas yang tinggi, di samping high risk lover. Sedangkan bangsa Indonesia sendiri telah telah dijinakkan sebagai bangsa yang menganut budaya lisan sehingga tidak berkewajiban untuk membaca situasi ataupun sejarah-sejarah dunia. Apalagi tidak bisa dipungkiri bahwa corak dan pola kehidupan sosial-budaya pada era orde baru masih membekas dalam rutinitas masyarakat Indonesia sehari-hari terutama perihal demokrasi prosedural, yaitu demokrasi yang dibiayai oleh money politics dengan menawarkan citra, bukan membuat platform politik berupa delivery capacity ataupun sebagai proses membentuk kearifan kolektif secara nasional1. Dengan kata lain memang bangsa Indonesia telah dipaksa tunduk pada keteraturan yang diciptakan melalui relasi kuasa yang bersifat hegemonik oleh golongan-golongan tertentu.

Dari uraian di atas dapat diasumsikan bahwa bangsa Indonesia telah dijinakkan oleh saudara sebangsanya sendiri. Belum lagi jika kita tarik lebih jauh sekalipun berbeda pengalaman sejarah, seperti yang dikemukakan oleh Jacques Barzum, terlampir, peradaban kebudayaan barat selama 500 tahun telah mengalami berbagai revolusi mulai dari Revolusi Renaissance, Revolusi Agama dengan disertai munculnya Protestant disertai dengan Protestant Ethics, Revolusi Perancis yang menghasilkan Egalite, Fraternite dan Liberte, demikian pula Revolusi Industri yang dampaknya dirasakan sekarang dengan perubahan iklim, Revolusi Kepariwisataan dengan mudahnya penerbangan internasional dan terakhir Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sedangkan sejarah 700 tahun Nusantara hanya dialami dengan satu revolusi fisik, terutama deklarasi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, serta beberapa kali perang saudara karena perebutan harta, tahta dan wanita.2

Penjabaran tersebut bukan dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang inferior, namun lebih dari itu penjabaran tersebut dimaksudkan untuk menjadikan sejarah sebagai pijakan bagaimana kondisi yang hari ini disebutkan banyak orang sebagai degradasi mental maupun dekadensi moral sebenarnya merupakan akumulasi dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Selanjutnya dengan menjadikan sejarah tersebut sebagai pijakan, cerita mengenai kejayaan maritim merupakan suatu hal yang ‘jauh’ dari kehidupan bangsa Indonesia. Sehingga wajar apabila hanya 1 % dari sekitar 250 juta lebih rakyat Indonesia yang masih menggenggam erat budaya maritim sebagai basis utama dari rasa, karsa dan cipta mereka. Apalagi konstruksi dan sistem sosial yang diarungi pada katakanlah 400 tahun terakhir oleh mayoritas rakyat Indonesia lebih banyak berisi tentang hal-hal yang identik dengan permasalahan agraria seperti feodalisme, tanam paksa hingga revolusi hijau.

Dari situ saya menyimpulkan bahwa budaya maritim merupakan budaya yang sudah tampak ‘asing’ di tanahnya sendiri. Bagaiamana tidak, ketika dari kecil kita selalu dijejali pengetahuan tentang kejayaan masa lalu nusantara yang direpresentasikan oleh penguasaan lautnya, kini justru hanya menjadi dongeng masa lalu belaka. Sebab mayoritas penduduk Indonesia sendiri tidak banyak yang menjadikan laut sebagai basis pemikiran maupun sumber inspirasi mereka . Di samping itu, rakyat Indonesia sendiri terlalu terbiasa untuk memandang laut dari perspektif darat karena memang laju konstruksi sosial, ekonomi, politik dan budaya di Indonesia pasca zaman kerajaan lebih banyak berisi tentang dinamika permasalahan-permasalahan di darat.

Oleh karena itu, keputusan Kabinet Indonesia Hebat yang dinahkodai oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadikan budaya maritim sebagai corak di era kepemimpinannya dalam bidang kebudayaan merupakan pilihan yang patut dipertanyakan, melihat kondisi di masyarakat yang tidak mendukung untuk menerapkan kebijakan tersebut. Kondisi yang dimaksdud adalah Pengkonstruksian ulang budaya maritim yang diusung oleh pemerintahan Jokowi justru terkesan seperti apologi eskapisme dari carut-marutnya polemik permasalahan bangsa yang memang kebanyakan terjadi di darat. Selain itu, dengan digulirkannya kebijakan tersebut, banyak kajian-kajian umum terutama dalam bidang kebudayaan secara tiba-tiba mengangkat budaya maritime sebagai isu utama. Fenomena tersebut jelas menimbulkan pertanyaan apakah kajian-kajian mengenai kebudayaan maritim benar-benar memiliki signifikansi sumbangsih terhadap penyelesaian permasalahan-permasalahan kebudayaan bangsa akhir-akhir ini.

1  Wignowijoto, Hartojo. (tt.). Mengapa Budaya Maritim dan Kearifan Lokal Budaya Maritim Berperan dalam Kondisi Krisis Dekadensi Globalisasi: Tidak Tersedianya Infrastruktur Budaya Maritim, termasuk perlakuan Indonesia Diposisikan sebagai Budaya Maritim yang Inferior. Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LKSN).

2 Wignowijoto, Hartojo. (tt.). Mengapa Budaya Maritim dan Kearifan Lokal Budaya Maritim Berperan dalam Kondisi Krisis Dekadensi Globalisasi: Tidak Tersedianya Infrastruktur Budaya Maritim, termasuk perlakuan Indonesia Diposisikan sebagai Budaya Maritim yang Inferior. Lembaga Studi Kapasitas Nasional (LKSN).

 

Oleh: Khusnul Bayu Aji

Kepala Departemen Kajian Keilmuan LEM FIB HOKUBA 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *