[RILIS] Memaknai Ulang Slogan “Kerakyatan”

Saya ingat, saat itu nyaris tak ada mahasiswa bermobil di kampus UGM. Kalaupun ada, itu segelintir sekali. Kebanyakan, mahasiswa pergi kekampus dengan mengayuh sepeda atau berjalan kaki berkelompok. Mahasiswa-mahasiswa pejalan kaki itu muncul dari gang-gang kecil yang menyimpan banyak pondokan bersahaja.Kebanyakan mahasiswapula, belum sarapan pagi. Anak-anak kos yang sederhana menganggap sarapan pagi sebagai sebuah kemewahan. Uang kami cekak sekali. Maka, kami mengenyangkan pagi dengan berjalan beriringan sambil tertawa-tawa1.

-Ir. Joko Widodo-

Tanpa mengurangi rasa hormat, uraian di atas bukan merupakan bentuk dukungan secara politis terhadap pemerintahan Jokowi. Juga bukan merupakan uraian yang dimaksudkan untuk mengistimewakan posisi ‘kaum proletar’ sebagai satu-satunya gudang kebenaran. Susunan kalimat di atas hanyalah sebuah pengantar bagi seluruh civitas akademika Universitas Gadjah Mada –termasuk saya- sebagai bahan untuk merefleksi diri.

Jika boleh sedikit mendongak, siapa yang tidak mengenal Universitas Gadjah Mada. Dari rahimnyalah lahir putra-putri terbaik negeri ini. Sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia, UGM –sapaan akrab Universitas Gadjah Mada- banyak dikatakan seperti kawah candradimuka yang tanpa kenal lelah menggembleng calon-calon penerus bangsa. Oleh khalayak, UGM juga dikenal sebagai kampus kerakyatan. Cerminan paling dekat adalah warna almamater yang bahkan sampai hari ini masih diperdebatakan nama warnanya. Satu yang pasti, banyak dari civitas akademika UGM megenalnya sebagai warna karung goni. Warna yang dianggap identik dengan rakyat kecil atau wong cilik kala itu. Maka, wajar apabila setelah itu UGM menjadikan paradigma tersebut sebagai slogan bahwa UGM adalah kampus kerakyatan.

Namun apabila slogan ‘kerakyatan’ milik UGM coba kita benturkan dengan realita hari ini, rasanya slogan tersebut hanya berakhir sebagai sebuah ungakapan simbolis semata. Sekarang wilayah kampus UGM sudah penuh sesak dengan kendaraan-kendaraan mewah keluaran terbaru. Kendaraan-kendaraan tersebut pun sebagian besar dimiliki oleh anak-anak usia awal 20-an. Kondisi demikian dapat disaksikan misalnya di sekitaran Graha Sabha Pramana. Area sekitaran bangunan tersebut tidak terlihat sebagai salah satu bagian dari wilayah perguruan tinggi, mungkin lebih tepatnya justru sebagai showroom mobil di luar ruangan. Kendaraan-kendaraan nampak berjajar rapi, seakan-akan ingin mengungkapkan secara diam-diam dari golongan mana pemiliknya berasal.

IMG_20150504_075530[1]

Cobalah sekali lagi kita tengok gedung serbaguna Grha Sabha Pramana. Gedung warna merah yang beratap Joglo ini seharusnya juga bisa menjadi simbol kerakyatan dari Universitas Gadjah Mada. Bentuk arsitektur gedung GSP yang sangat khas Jawa ini seharusnya menyimbolkan sangkan paraning dumadi-manunggaling kawula gusti, yaitu kesatuan antara penguasa dan rakyat. Namun pada praktiknya, gedung ini justru lebih sering dipakai untuk menggelar pesta perkawinan para konglomerat dibanding menjadi tempat kreasi rakyat. Maklum, sewanya yang konon mencapai angka 30 tentu membuat tak semua rakyat mampu menyewanya.

Di samping itu, civitas akademika UGM juga rutin menghelat event bercorak hiburan yang mendatangkan artis-artis ternama, baik lokal maupun mancanegera. Sudah bukan menjadi rahasia jika beberapa event yang digelar tersebut dibanderol dengan harga tinggi. Bahkan bisa mencapai angka ratusan ribu rupiah untuk per tiketnya. Kemudian apabila hal tersebut coba kita benturkan dengan perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya, sudah barang tentu jika pergelaran event-event ‘mahal’ tersebut hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, atau lebih tepatnya golongan menengah ke atas. Meskipun pada dasarnya golongan menengah ke atas juga termasuk rakyat Indonesia.

Dengan kondisi demikian, masih berlakukah slogan “kerakyatan” yang selama ini digembar-gemborkan ? Mengutip apa yang disampaikan oleh Pierre Bourdieu, memang benar jika institusi pendidikan menjadi pihak yang lihai dalam memanfaatkan posisinya dengan cara ikut berperan dalam memproduksi struktur relasi kelas sosial, dan dengan cara menyembunyikan fakta bahwa ia –instansi pendidikan- menjalankan fungsi yang demikian itu melalui sikap yang tampaknya netral. Sebenarnya kondisi macam demikian bukanlah suatu fenomena baru. Tidak bisa dipungkiri bahwa konstruksi sosial masyarakat Indonesia juga ikut andil dalam pembentukan opini tersebut. Salah satu contoh yang paling dekat adalah ketika seseorang yang bisa duduk dibangku kuliah secara tidak sadar langsung dilabeli sebagai seseorang yang memang memiliki modal.

Hanya saja poin utama dalam bahasan kali ini justru berada pada slogan ‘kerakyatan’ yang selalu didengung-dengungkan oleh civitas akademika UGM tanpa dibarengi dengan praktik yang menunjukkan bagaimana kata ‘kerakyatan’ itu seharusnya dimaknai dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Slogan ‘kerakyatan’ di sini lebih berperan sebagai simbol yang hanya digunakan untuk membentuk citra dan labeling semata. Dengan terus-terusan melabeli diri sebagai kampus kerakyatan, tanpa disadari sebenarnya UGM telah mengeksploitasi dan melakukan kekerasan simbolik atas rakyat kecil atau wong cilik melalui dominasi kultural. Dominasi kultural sendiri dapat diartikan sebagai bentuk ketimpangan sosial yang tersruktur akibat pola-pola akses terhadap modal simbolik yang tidak setara dan penetapan kompetensi kultural yang dilakukan tanpa melalui konsensus. Singkat kata, slogan ‘kerakyatan’ tidak lagi terlihat sebagai bentuk kepedulian, melainkan sebuah arogansi atas kepemilikan modal. Posisi rakyat kecil atau wong cilik justru dieksploitasi melalui slogan tersebut sebagai bahan baku pembentukan citra, karena pada kenyataanya memang terjadi disparitas antara ‘kerakyatan’ sebagai ideologi atau gagasan dengan praktik civitas akademika di universitas ‘kerakyatan’ sendiri.

Oleh karena itu, alangkah lebih baik jika seluruh civitas akademika UGM mulai hari ini menyatukan pikiran dan membuat kesepakatan dari berbagai intepretasi mengenai makna yang terkandung dalam slogan ‘kerakyatan’. Apakah slogan ‘kerakyatan’ di sini diartikan sebagai acuan untuk bertindak dan bersikap berdasarkan segala sesuatu yang identik dengan ideal asketik layaknya wong cilik, ataukah slogan ‘kerakyatan’ di sini lebih dimaknai dan terbatas hanya dalam bentuk empati yang dimanifestasikan melalui pembelaan terhadap hak-hak rakyat kecil, bukan pada praktik keseharian.

1 Endah, Alberthiene. 2012. Jokowi Memimpin Kota Menyentuh Jakarta. Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Khusnul Bayu Aji

Kadept. Kajian Keilmuan LEM FIB 2015

2 thoughts on “[RILIS] Memaknai Ulang Slogan “Kerakyatan”

  1. Kalau saya menyoroti “kampus kerayakyatan” lebih ke prentasi golongan UKT, Karena faktanya jumlah ukt 4dan5 bisa mencapai 70%, dan pasti hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan, sudah dibuat kuota per golongan. Miris melihat gal tersebut. Sehingga tidak heran kalau kaum elitelah menjadi mayoritas. Ruang Rakyat kecil dibatasi untuk masuk. Apakah ini kampus kerakyatan???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *