[OPINI] Pemblokiran Situs Muslim: Ketakutan Temporal yang Berujung Pembungkaman

Oleh: Khusnul Bayu Aji

Setelah ramai akibat naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Indonesia kembali digemparkan dengan kasus pemblokiran 22 situs muslim oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemenkominfo memblokir 22 situs muslim tersebut karena konten-kontennya dianggap radikal. Jelas pemblokiran situs-situs muslim tersebut menuai banyak protes, terutama dari ormas-ormas islam. Kebijakan pemblokiran 22 situs muslim yang dianggap radikal juga menimbulkan pro dan kontra dalam persepsi masyarakat luas.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini terkesan sangat terburu-buru dan tidak mempertimbangkan berbagai faktor. Menurut pengamat media, Agus Sudibyo seperti yang dikutip dalam laman detik.com tertanggal 1 April 2015, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemblokiran situs-situs muslim tersebut. Pertama, pemerintah harus mempunyai kriteria yang jelas tentang apa itu ajaran agama yang radikal dan sejauh mana batasannya. Kedua, harus ada equal treatment, sebab yang berpotensi menyebarkan radikalisme bukan hanya situs islam, tetapi juga situs agama lain. Ketiga, dia melanjutkan, akan lebih baik jika pemerintah terlebih dahulu memanggil pengelola situs-situs agama itu, memberi peringatan dan kesempatan bagi mereka untuk klarifikasi, ini penting untuk menghindari kesan kesewenang-wenangan pemerintah. Keempat, akan lebih baik jika persoalan-persoalan situs radikal itu diselesaikan di pengadilan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) radikalisme sendiri diartikan sebagai 1) paham atau aliran yg radikal dalam politik; 2) paham atau aliran yg menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis; 3) sikap ekstrem dalam aliran politik. Makna radikalisme dalam agama dalam sudut pandang keagamaan dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada fondasi agama yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut paham/aliran tersebut menggunakan kekerasan untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut atau diyakininya[1].

Selanjutnya, menurut Hambali dalam Sulistyo (2014) beberapa faktor sosial yang menjadi pemicu radikalisme dimana pada eskalasi tertentu dapat menjadi sebuah gerakan radikal, antara lain[2]:

  1. Faktor Sosial-Politik

Gejala kekerasan agama lebih tepat dilihat sebagai gejala sosial-politik daripada gejala keagamaan, dalam hal ini kaum radikalisme memandang fakta historis bahwa kelompok yang memiliki pemahaman agama yang sama dengan mereka tidak diuntungkan oleh peradaban global sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Kaum radikalis mencoba menyentuh sentimen dan emosi keagamaan, serta mengggalang kekuatan untuk mencapai tujuan politiknya melalui bahasa dan slogan- slogan agama.

       2. Faktor Emosi Keagamaan

Sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawan yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Pada konteks ini yang dimaksud dengan emosi keagamaan adalah agama sebagai pemahaman realitas yang sifatnya interpretatif.

       3.Faktor Kultural

Masyarakat dikenal selalu berusaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan kebudayaan mereka. Contoh faktor kultural dalam radikalisme adalah pengaruh budaya sekularisme dunia barat terhadap kebudayaan Islam, yang dianggap oleh kelompok radikal islam telah memarjinalkan ideologi dan kebudayaan mereka.

       4.Faktor Ideologis

Ketidakmampuan dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban, membuat kelompok radikal menempuh jalur kekerasan untuk menunjukkan keberadaan/hegemoni kebudayaan mereka. Contoh ideologi anti westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan bagi kelompok agama tertentu.

        5.Faktor Kebijakan Pemerintah

Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan akibat dominasi ideologi, militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Di samping itu, faktor media massa (pers) asing yang selalu memojokkan agama tertentu juga menjadi faktor munculnya reaksi dengan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok radikal.

Dari uraian di atas, kebijakan pemerintah jelas menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya radikalisme. Melihat hal yang demikian memang seharusnya pemerintah menyusun kebijakan maupun aturan-aturan guna meminimalisasi radikalisme tersebut. Namun dalam kasus pemblokiran 22 situs muslim yang dianggap radikal ini, pemerintah yang diwakili oleh kemenkominfo diarasa benar-benar melakukan blunder. Kebijakan pemblokiran tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebabasan beraspirasi. Pemerintah terkesan mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu dengan ‘membungkam’ pihak-pihak yang dianggap dapat menimbulkan kegaduhan publik, tanpa memiliki terobosan baru untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan serupa yang sering menimbulkan pro dan kontra. Lagi-lagi pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk menyelasikan masalah, yang dalam konteks ini adalah radikalisme. Bisa ditebak pilihan pemerintah untuk memblokir situs-situs muslim tersebut tidak menyelesaikan masalah, namun justru membuat permasalahan tentang radikalisme kembali mencuat ke permukaan dan semakin runyam.

Mungkin kebijakan pemerintah untuk memblokir 22 situs muslim yang dianggap radikal tersebut hanya didasarkan pada ketakutan akan isu tentang ISIS yang semakin hangat diperbincangkan. Memang, kebanyakan persepsi meyebutkan jika radikalisme bisa mengarah kepada gerakan terorisme apabila tidak segera ditanggulangi. Akan tetapi, keputusan pemerintah untuk memblokir situs-situs islam seiring semakin seringnya isu tentang ISIS dibicarakan mengindikasikan bahwa ketakutan temporal menjadi landasan dari terbitnya kebijakan tersebut. Dengan kata lain, pemerintah hanya mengeluarkan kebijakan ketika situasi sedang dirasa mendesak. Padahal permasalahan radikalisme bukan merupakan permasalahan baru di Indonesia. Permasalahan ini telah mengakar dalam kehidupan masayarakat sebagai salah satu permasalahan yang harusnya diselesaikan dengan perencanaan (grand design) kebijakan yang matang.



   [1] Lihat Sulistyo., Adi, “Radikalisme Keagamaan dan Terorisme”, http://www.academia.edu/7242507/Radikalisme_Keagamaan_dan_Terorisme diakses pada tanggal 1 April 2015, pukul 15.35.

   [2] Lihat Sulistyo., Adi, “Radikalisme Keagamaan dan Terorisme”, http://www.academia.edu/7242507/Radikalisme_Keagamaan_dan_Terorisme diakses pada tanggal 1 April 2015, pukul 15.50.

One thought on “[OPINI] Pemblokiran Situs Muslim: Ketakutan Temporal yang Berujung Pembungkaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *